Pada perdagangan bursa sesi I hari ini, saham-saham di sektor konsumsi menunjukkan pergerakan positif yang signifikan. Kenaikan ini sejalan dengan pernyataan dari Menteri Keuangan yang menyatakan rencananya untuk meninjau kembali tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan saat ini.

Salah satu saham yang mencuri perhatian adalah Unilever Indonesia (UNVR), yang melonjak hingga 7,63% mencapai level 1.975. Dalam sesi tersebut, terdapat transaksi sebanyak 50,68 juta lembar saham dengan total nilai mencapai Rp 99,19 miliar.

Kenaikan nilai saham UNVR ini didorong oleh pengumuman dividen yang cukup menarik, yaitu 100% dari laba tahunan 2025. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kepuasan pemegang saham dengan memberikan imbal hasil yang signifikan.

Dalam Konferensi Pers yang diadakan pada Rabu, Menteri Keuangan menyatakan, “Kami sangat berkomitmen untuk membagikan dividen 100% kepada pemegang saham dan berencana untuk melakukan ini tahun depan.” Dengan sikap positif ini, investor menjadi lebih percaya diri terhadap prospek perusahaan.

Di sisi lain, saham Mitra Adiperkasa (MAPI) juga menunjukkan performa yang baik, melonjak hingga 7,83% ke level 1.240. Tercatat, sebanyak 43,86 juta saham diperdagangkan dengan total nilai Rp 53,85 miliar.

Pendukung utama pergerakan positif saham MAPI juga berasal dari peluncuran produk terbaru, yaitu iPhone 17. Dengan Digimap Indonesia sebagai distributor resmi Apple, MAPI berpotensi meraih keuntungan dari tingginya permintaan produk ini.

Dua emiten besar di sektor Indofood juga turut memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Saham Indofood Sukses Makmur (INDF) dan Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) masing-masing bergerak naik sebesar 2,17% dan 2,88%. Selain itu, Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) juga terlihat meningkat dengan kenaikan 4,96%.

Sementara itu, walaupun saham Alfamart (AMRT) mengalami kenaikan yang lebih terbatas, yaitu 0,9% ke level 2.240, saham Aspirasi Hidup Indonesia (ACES) justru merosot hingga 3,64%. Hasil ini menunjukkan adanya volatilitas yang cukup tinggi dalam perdagangan hari ini.

Dalam konteks yang lebih luas, Menteri Keuangan Purbaya memberikan sinyal bahwa ada kemungkinan untuk menerapkan insentif perpajakan, termasuk pengurangan tarif PPN. Walaupun secara gradual tarif PPN telah mengalami kenaikan, ini merupakan pertama kalinya pemerintah memberikan peluang untuk penurunan.

“Kami akan mempertimbangkan opsi untuk menurunkan PPN demi mendorong daya beli masyarakat di masa depan,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN pada bulan September 2025. Pernyataan tersebut memberikan harapan bagi para pelaku pasar.

Sebelum mengambil keputusan, Purbaya menyatakan pentingnya untuk menghitung dengan cermat kondisi perekonomian saat ini, termasuk kesehatan fiskal pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan negara hingga akhir tahun. Hal ini menjadi faktor krusial dalam setiap kebijakan yang akan diambil.

Namun demikian, Menteri Purbaya juga memperingatkan bahwa kapasitas fiskal saat ini belum cukup kuat untuk memberikan jaminan dalam pemangkasan tarif PPN. Data terbaru mencatat setoran pajak hingga akhir September 2025 mengalami kontraksi 4,4% dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp 1.295,3 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh dua komponen utama, yaitu pajak penghasilan badan (PPh) serta PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mengalami tekanan. Setoran PPh Badan mengalami pengurangan sebesar 9,4% menjadi Rp 215,10 triliun, sementara PPN dan PPnBM mengalami kontraksi yang lebih besar yaitu 13,2%, mencapai Rp 474,44 triliun.

​”Saya harus berhati-hati agar tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan, seperti menurunkan tarif pajak yang justru membuat defisit anggaran melewati 3%,” tegas Purbaya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus didasari pada analisis yang matang dan mengutamakan keseimbangan.

Pentingnya Kebijakan Pajak untuk Stabilitas Ekonomi

Kebijakan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pemangkasan tarif PPN bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong daya beli masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mendorong pertumbuhan. Terus meningkatnya inflasi dapat menjadi ancaman serius jika tidak ditangani dengan baik. Itulah mengapa kebijakan pajak yang hati-hati sangat diperlukan dalam hal ini.

Selain mendorong konsumsi, pengurangan tarif PPN juga diharapkan dapat merangsang investasi. Investor cenderung lebih percaya diri untuk berinvestasi jika mereka melihat adanya kepastian dan stabilitas ekonomi yang baik.

Namun, penting juga bagi pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan pajak yang diterapkan. Jika tidak dikelola dengan baik, pemangkasan pajak bisa berpotensi membuat kondisi keuangan negara semakin tertekan.

Pengelolaan yang baik dari penerimaan pajak akan membantu memperkuat pos fiskal pemerintah dan memfasilitasi belanja publik yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur dan layanan sosial. Itulah sebabnya, kebijakan pajak harus dirancang dengan matang.

Persepsi Pasar terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah

Persepsi pasar terhadap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah juga sangat krusial. Jika masyarakat dan pelaku pasar merasa bahwa pemerintah kurang mampu dalam mengatasi situasi ekonomi, kepercayaan pasar akan merosot. Hal ini bisa berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Penyampaian informasi yang transparan mengenai kebijakan yang diambil serta dampaknya akan membantu masyarakat dan pelaku pasar untuk memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Pemerintah juga perlu menyediakan data dan informasi yang terpercaya agar keputusan yang diambil berdasarkan fakta. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan di kalangan investor dan masyarakat umum.

Kepercayaan pasar dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan investasi. Jika para investor merasa yakin akan stabilitas dan kesehatan perekonomian, maka mereka akan lebih cenderung untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

Maka dari itu, kebijakan fiskal harus dipandang sebagai instrumen penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan: Keputusan yang Hati-hati dalam Kebijakan Pajak

Dalam kesimpulannya, kebijakan pajak merupakan bagian vital dari pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya pertimbangan yang matang dan perhitungan yang cermat, pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan saham di sektor konsumsi menunjukkan bahwa ada harapan positif terhadap kebijakan yang akan diambil mendatang. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan agar tidak timbul konsekuensi yang tidak diinginkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan pajak yang baik dan transparan akan menciptakan kepercayaan di pasar dan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi. Memperhatikan arus perekonomian dan respons pasar adalah kunci dalam setiap langkah yang diambil.