Dalam beberapa waktu terakhir, pertumbuhan kredit di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan tren penurunan yang cukup mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya untuk memperkuat kembali kontribusi ekonomi dari sektor ini agar dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa perlunya perhatian khusus terhadap akses keuangan bagi UMKM sangat krusial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tingkat masyarakat menengah ke bawah.

Mahendra menyatakan, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung sektor UMKM. Tanpa adanya langkah yang signifikan, maka pertumbuhan ekonomi di sektor ini bisa terhambat dalam jangka panjang.

Pentingnya Akses Keuangan untuk UMKM

Akses keuangan yang mudah dan cepat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan UMKM. Dengan akses yang lebih baik, pelaku UMKM dapat memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Penguatan kapasitas lembaga pembiayaan diperlukan agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada UMKM.

OJK juga mendorong lembaga keuangan mikro dan multifinance untuk lebih fokus pada pelayanan kebutuhan UMKM. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pendampingan sehingga pelaku usaha dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak UMKM yang masih kesulitan dalam hal pembiayaan. Dalam situasi seperti ini, peran lembaga pembiayaan sangat penting untuk membantu mereka keluar dari masalah tersebut dan kembali berfungsi secara optimal.

Pertumbuhan Kredit dan Implikasinya bagi Ekonomi

Data terbaru menunjukkan bahwa penyaluran kredit per Agustus 2025 mencapai Rp 8.075 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,56%. Meskipun pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, namun pertumbuhan kredit untuk UMKM masih memperlihatkan angka yang minim, yakni hanya 1,3% secara tahunan.

Dalam menghadapi situasi ini, OJK telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas lembaga pembiayaan. Ini meliputi pengembangan regulasi yang lebih mendukung, sehingga lembaga pembiayaan dapat berfungsi lebih efektif dalam mendukung UMKM.

Pertumbuhan kredit modal kerja yang hanya mencapai 3,53% menunjukkan bahwa ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Sektor ini perlu dirangkul secara lebih aktif oleh berbagai pihak agar potensi yang ada dapat terealisasi maksimal.

Analisis Terhadap Kebijakan dan Program Dukungan UMKM

Salah satu faktor yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan kredit adalah implementasi kebijakan penghapusan buku dan tagih bagi pembiayaan UMKM yang bermasalah belum optimal. OJK mencatat bahwa capaian program tersebut masih jauh dari target, padahal dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini.

Mahendra Siregar menambahkan bahwa OJK telah berkomunikasi dengan berbagai kementerian terkait untuk memperkuat kebijakan ini. Langkah-langkah yang lebih kolaboratif antara OJK dan pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.

Penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Jika tidak, maka sektor ini bisa mengalami stagnasi yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional.